Select Page

Pemilu yang semakin dekat tentunya membuat pihak-pihak yang terkait di dalam pesta demokrasi tersebut mulai menjalankan strategi-strategi yang telah direncanakan bersama, untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan.

Itu merupakan salah satu pengalaman saya dalam beberapa tahun lalu sempat merasakan jadi salah satu tim sukses calon parpol. Kebetulan juga calon yang dulu dijagokan untuk pemilihan DPRD I.

Sebenarnya politik itu tidaklah kotor, namun orang-orang nyala yang cenderung kotor. Setidaknya itu yang saya tangkap. Megapa tidak? Seringkali sebuah parpol terlihat solid dari luar padahal kenyataan yang terjadi diantara calon pun saling menjatuhkan, demi mendulang kemenangan.

Bahkan tak pelak mereka bakal tercerai jadi beberapa kelompok, dengan dasar kepentingan yang sama. Sehingga masa seperti itu sebenarnya sangat perlu diperhatikan, pasalnya dari pengalaman selama ini para calon tersebut akan sekuat tenaga menjaring suara akar rumput melalui semua cara.

Salah satu hal umum yang dilakukan untuk memperoleh suara akar rumput tersebut adalah menggunakan “DANA INSPIRASI” yang mana digunakan sebagai dana untuk sumbangan saat kampanye selain itu juga pembangunan jalan, musholla dan lainnya yang sejauh pengalaman saya itu sebagai cara terbaik mendulang suara.

Dari pengalaman selama ini belum lagi jika dihadapkan ketidakcocokan para calon di daerah dengan mereka para calon yang ada di tingkat pusat, karena yang di daerah semisal tingkat I atau II akan merasa bahwa calon dari pusat hanya sekedar nebeng saja.

Sebagai contoh paling mudah ketika terlihat di spanduk-spanduk yang memuat foto calon dari DPRD tinngkat II hingga DPR, padahal sebenarnya spanduk tersebut terpasang dari hasil kerjasama calon kab/kota dengan dari provinsi saja.

Dan sudah lumrah jika kedua calon daerah tersebut melakukan kerjasama supaya bisagol menjadi wakil rakyat. Namun belakangan saya tergeliti dengan wacana adanya dana Saksi Parpol yang diambil dari dana APBN. Masa sih?

Kalo menurut saya sebenarnya agak berlebihan, kenapa harus membebani negara dengan uang rakyatnya hanya untuk dana sasi yang notabene sebenarnya tanggung jawab dari parpol masing-masing untuk menyediakan saksi berikut alokasi dana yang dibutuhkan.

Karena dari sejauh pengalaman saya menjadi tim sukses salah satu calon dari parpol, mereka para calin akan melakukan patungan (biasanya yang dari DPRD tik I dan II). Itupun mereka hanya menempatkan saksi di TPS yang potensial meraup suara menurut peta kekuatan yang sudah dimiliki.

Jadi tidak mungkin menempatkan saksi di semua TPS, maka dari itu tentu menurut saya pribadi hal tersebut adalah pemborosan yang sia-sia dan tida untuk diterapkan.

Gak berhenti disitu, biasanya para calon wakil rakyat tersebut memilih satu orang/ kecamatan yang bertanggungjawab sebagai orang lapangan untuk koordinasi ketika perhitungan perolehan suara per desa, yang nantinya dilaporkan ke calon tersebut.

Pada prinsipnya semua calon partai politik memiliki strategi, dan kecenderungannya hampir sama semua serta itu dilakukan oleh semua calon dari partai lainnya.

Karena kalo ditelaah kembali sebenarnya setiap parpol sudah memiliki saksi, dan bukan tak mungkin kalo para saksi tersebut turut menjaga suara parpolnya di TPS.

Oleh sebab itu wacana pemberian dana saksi yang diambil dari dana negara menurut saya adalah sebuah strategi kurang tepat mengingat uang negara merupakan uang rakyat. Lagipula masalah saksi sebenarnya merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap partai.